KEBIJAKSANAAN KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 HARAU
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Dengan
bergulirnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan, terjadi perubahan
pada sistem diberbagai Organisasi pemerintahan, termasuk Departemen Pendidikan
Nasional. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, pengelolaan dan pembinaan
SLTP dilaksanakan secara “Top Down” Oleh pemerintah pusat melalui Kantor
Wilayah Depdikbud Propinsi, yang kita kenal dengan Sentralisasi. Sentralisasi
Pendidikan selama ini tidak memenuhi tuntutan dan keinginan rakyat serta
pemerintah sendiri yaitu belum membaiknya mutu pendidikan. Indikasi mutu
pendidikan tersebut belum baik diantaranya adalah (1) lulusan / out put yang dihasilkan
belum bisa dikatakan siap pakai, (2) Disiplin dan akhlak siswa yang kurang baik, (3) Rendahnya nilai rata-rata UN. Setelah hampir 16 tahun desentralisasi pendidikan ternyata mutu lulusan yang dihrapkan juga belum menggembirakan Lulusan/tamatan lembaga pendidikan di berbagai
jenjang atau satuan pendidikan baru sekedar siap tahu, itupun masih dalam
keadaan ‘pas-pasan’.
Gambaran keadaan di atas juga terjadi pada SMP
Negeri 2 Harau. Sebagaimana tergambar dari hasil ujian akhir nasional yang belum
menggembirakan. Seringnya siswa berkeliaran pada saat jam pelajaran berlangsung.
Disamping itu rasa hormat siswa terhadap orang tua dan guru juga rendah. Berbagai
faktor yang ikut mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan tersebut adalah:
1.
Kesadaran dan kebersamaan guru dalam melaksanakan
tugas,
2.
Kemauan siswa untuk meraih prestasi,
3.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, dan
4.
Peran serta orang tua dan masyarakat.
Untuk
memperbaiki kondisi tersebut Kepala Sekolah perlu menyusun suatu kebijaksanaan
yang mengarah pada perbaikan / peningkatan mutu. Perubahan-perubahan ini
diarahkan dalam hal pengelolaan dan pembinaan Seluruh komponen sekolah.
Kebijaksanaan ini nantinya dijadikan acuan dalam menghadapi tantangan dan arus
globalisasi dan informasi yang setiap saat mengalami perubahan. Kebijaksanaan
yang dijadikan acuan tersebut nantinya dijabarkan dalam bentuk Rencana Operasional yang
terkoordinir, sehingga pemberdayaan dan langkah kerja sekolah tergambarkan
dengan jelas dan mempunyai kerangka yang diharapkan dapat meningkatkan peranan
sekolah sebagai lembaga yang memproses/memproduksi ‘otak’ peserta didik.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemantauaan selama ini dan data-data yang
diperoleh dapat digaris bawahi bahwa mutu
lulusan SMP Negeri 2 Harau belum menggembirakan (rata-rata Nilai UN pada
empat tahun terakhir sebagai indikator).
Masih rendahnya hasil Ujian Nasional tersebut sangat
dipengaruhi oleh.
1.
Kesadaran dan kebersamaan guru dalam melaksanakan
tugas,
1)
Adanya kesenjangan dan tidak seiramanya
para pendidik dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik sebagai pengajar,
pendidik, ataupun sebagai pelatih.
2)
Kurangnya kesadaran dalam menjalankan tugas, melemahnya
disiplin dan tidak ditaatinya peraturan yang berlaku serta diabaikannya etika
profesi guru juga menjadi penyebab rendahnya atau tidak optimalnya pelaksanaan
tugas sehingga mutu lulusan menurun.
2.
Kemauan siswa untuk meraih prestasi,
1)
Kurangnya motivasi untuk meraih prestasi yang baik dari
para siswa.
2)
Keengganan menambah pengetahuan dari membaca.
3.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung,
1)
Terbatasnya buku pegangan baik untuk guru maupun untuk
siswa.
2)
Tidak berfungsinya perpustakaan sekolah, sebagai sumber
belajar.
3)
Kurangnya buku-buku penunjang dan pelengkap.
4.
Peran serta orang tua dan masyarakat.
1)
Kurangnya kontrol sebahagian orang tua terhadap
anaknya.
2)
Keadaan ekonomi orang tua yang rendah.
3)
Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lembaga
pendidikan.
4)
Maraknya Tempat-tempat ‘play station dan warnet yang
menyediakan akses game on line ’.
5)
Mudahnya mengkases situs-situs yang tidak bermanfaat /
mempengaruhi perkembangan peserta didik.
6)
Tayangan televisi yang kurang mendidik
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis mencoba
menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Sekolah. Agar
pembahasan ini lebih terarah, maka makalah ini penulis beri judul”Kebijaksanaan
Kepala Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP
Negeri 2 Harau”.
C. Tujuan Penulisan
Makalah ini bertujuan untuk memaparkan upaya
yang perlu dilakukan Kepala Sekolah Kecamatan Harau dalam peningkatan mutu
tersebut. Makalah ini juga diharapkan akan dijadikan bahan masukan bagi para
pengambil kebijakan pendidikan di SMP N 2 Kecamatan Harau dan Kabupaten Limapuluh Kota
, dalam menyusun kebijaksanaan dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan SMP
N 2 Kecamatan Harau, disamping itu diharapkan juga akan bermanfaat bagi setiap
sekolah dalam rangka melaksanakan fungsi
dan tugas sekolah secara efektif
dan efisien . Dengan demikian hasil yang akan diperoleh akan memenuhi harapan,
baik harapan orang tua, masyarakat, dan tujuan pendidikan nasional umumnya.
BAB. II
LANDASAN TEORI
A.
Batasan
Dunia Pendidikan dewasa ini terus mendapat kritikan dari
berbagai pihak, hal ini muncul karena dunia pendidikan itu belum mampu
memecahkan beberapa persoalan pokok yang dihadapi, seperti masalah kualitas,
kuantitas, relevansi, dan manajemen pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain
belum tersentuhnya akar permasalahan dalam dunia pendidikan yang menjadi penyebab
menurunnya mutu lulusan, rendahnya budi pekerti siswa.
Menyikapi batasan di atas, diperlukan rumusan perencanaan
sebagai implementasi dari kebijaksanaan yang disusun. Rumusan tersebut
hendaknya menyeluruh dan mengena pada kepentingan pendidikan sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tingkat SLTP khususnya.
Tujuan Pendidikan SLTP (sebagai bagian dari pendidikan dasar
adalah )
“Untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk
mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota maasyarakat, warga negara
dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah”.(PP.No.28/1990 Bab II
Pasal 3).
Berbagai batasan tentang kebijaksanaan telah
dikemukakan oleh para ahli, namun secara keseluruhan batasan-batasan tersebut mempunyai
arah dan maksud yang sama. Sebagai gambaran berikut ini dikutip beberapa
pendapat tersebut.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:131)
dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah:
“(1). Rangkaian konsep dqan asas yang menjadi garis besar dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (ttg
pemerintgahan, organisasi, dsb).(2). Pernyataan cita-cita tujuan prinsip, atau
maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalamn usaha mencapai tujuan”.
Menurut .Friedrick (Islamy 1997:13)
“Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan
hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.
Menurut .Anderson (Islamy 1997:13):
“Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku
guna memecahkan suatu masalah tertentu”.
Menurut Raksasa taya (Islamy 1997:13) :
“Kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk
mencapai suatu tujuan dengan memiliki tiga elemen yaitu (1). Identifikasi dari
tujuan yang ingin dicapai, (2). Taktik atau strategi dari berbagai langkah
untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3).
Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata
dari taktik atau strategi”.
Dari batasan di atas , dapat
disimpulkan bahwa kebijaksanaan merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan /direncanakan untuk dilaksanakan oleh suatu lembaga atau pemerintah dan berorientasi pada suatu tujuan
demi kepentingan dari lembaga atau masyarakat.
Implikasi dari pengertian
tersebut adalah:
1.
Kebijaksanaan dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan
atau rencana yang akan dilaksanakan.
2.
Kebijaksanaan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi
harus diimplikasikan.
3.
Setiap rencana dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4.
Setiap rencana ditujukan untuk suatu kepentingan
bersama
B. Faktor yang Mempengaruhi perumusan
Kebijaksanaan.
Sebelum merumuskan suatu kebijaksanaan, Kepala
SMP N 2 Kecamatan Harau terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan sekarang
yang meliputi:
-
Jumlah Guru yang tersedia
-
Jumlah Rombongan Belajar.
-
Kualifikasi Guru.
-
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Dengan data yang tersedia dapat dijadikan
acuan dalam merumuskan kebijaksanaan pendidikan yang mengacu pada peningkatan
mutu tersebut.
a. Analisa Masa Sekarang
Dari data yang diperoleh (Profil Sekolah),
dapat diketahui bahwa:
(1). Jumlah Guru : 35 orang
(2). Jumlah Peserta didik : 374 orang
(3). Jumlah Rombongan Belajar : 16 Kelas
(4). Kualifikasi Guru : 97% S.I
(5). Tenaga Tata Usaha : 8 orang (1 orang
Security dan Kebun/halaman)
(6). Sarana-Prasarana Pendukung :
- Gedung / Lokal : Cukup
- Perpustakaan :
ada
- Laboratorium :
ada
- Buku- Pegangan Siswa : 1; 4 (kurang)
- Buku pegangan/referensi Guru : 1; 1 (kurang)
Dari data di atas dapat disimpulkan
bahwa keadaan sekarang mendukung untuk peningkatan mutu lulusan SMP Negeri 2
Harau, sedangkan yang menjadi kendala adalah seperti apa yang digambarkan pada
permasalahan dan ketersediaan buku pelajaran
b. Aspek Pendukung yang dipertimbangkan
Kebijaksanaan dalam menyusun
perencanaan yang dirumuskan harus pula memperkirakan aspek-aspek yang menjadi
titik pusat dari perencanaan yang ditinjau dari keadaan sekarang dan gambaran
kedepannya.
1.
Aspek ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang belum begitu
stabil akan mempengaruhi perencanaan, karena pertumbuhan ekonomi dapat dianggap
sebagai pendorong dari pembangunan pendidikan. Dewasa ini tingkat perekonomian
masyarakat di Taram belum begitu menggembirakan dan perlu disadari bahwa
sebahagian besar orang tua siswa adalah petani, namun melalui kerja sama dengan
instansi lain diharapkan tingkat perekonomian masyarakat umumnya akan lebih
baik.
2.
Aspek Sosial
Aspirasi orang tua terhadap makna
pendidikan kurang menggembirakan, dimana para orang tua kurang mengawasi anak-anaknya
dalam hal belajar. Disamping itu para orang tua murid cendrung menyerahkan
sepenuhnya pada sekolah, sehingga akuntabilitas pendidikan hanya bertumpu pada
sekolah dan pemerintah.
3.
Aspek Demografis/Kependudukan
Dinamika penduduk di Taram juga
menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan
rencana peningkatan mutu lulusan ini. Betapapun bagusnya rencana yang disusun,
tanpa memperhatikasn faktor kependudukan, kecil kemungkinan tercapainya tujuan
yang diharapkan. Secara geografis penyebaran penduduk tidak merata.
4.
Aspek Politik dan Pemerintah
Aspek politik merupakan aspek
pendukung yang mungkin juga menjadi penghambat kebijaksanaan Kepala SMP N 2 Harau
dalam menyusun rencana peningkatan mutu lulusan. Kurangnya kerjasama dengan
dunia usaha dan dunia industry serta belum maksimalnya pelacakan alumni serta isu-isu
politik ikut mempengaruhi dan akan mempersulit ruang gerak Kepala Sekolah dalam
merumuskan kebijaksanaan peningkatan mutu ini.
Aspek Pemerintah dalam hal ini adalah,
didalam merumuskan kebijaksanaan, Kepala Sekolah harus berorientasi pada program pendidikan
Standar Nasional, yaitu menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, serta
ketersediaan dana pendukung yang dukucurkan oleh pemerintah.
C. Pendekatan / Model-Model Perumusan
Kebijaksanaan
Sehubungan dengan berbagai faktor yang
mempengaruhi perumusan kebijaksanaan, maka diperlukan pendekatan-pendekatan / model-model
dalam perumusannya.
Pendekatan yang dapat digunakan dalam
perumusan kebijaksanaan menurut Siagian
(1986:213) adalah (1).pendekatan formal, (2) pendekatan intuitif-antisipatif,
(3) pendekatan yang oportunistik, (4) pendekatan yang inkremental, dan (5)
pendekatan yang adaptif.
Memperhatikan kenyataan yang ada maka untuk
peningkatan mutu lulusan sebaiknya menggunakan pendekatan:
1.
Pendekatan Inkremental.
Pendekatan ini pada dasarnya adalah
upaya-upaya yang dilakukan untuk menyederhanakan permasalahan yang dihadapi
sedemikian rupa, sehingga lebih mudah untuk mengatasinya.
Dari uraian permasalahan yang disampaikan di
awal rumusan ini, terlihat kompleksnya permasalahan yang menyebabkan rendahnya
mutu lulusan di SMP N 2 Harau. Sehingga penanganan permasalahannya harus
menyeluruh.
2.
Pendekatan Adaptif
Arus globalisasi, pasar bebas dan dinamika
organisasi serta dinamika penduduk menjadi dasar utama dipakainya pendekatan
adaptif ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengubah berbagai strategi atau
sasaran yang ingin dicapai sehubungan dengan sukarnya mengidentifikasi faktor
ketidakpastian masa depan.
Dengan penggunaan kedua pendekatan ini
diharapkan sasaran yang akan dicapai membuahkan hasil yang sesduai dengan
harapan semua fihak.
BAB. III
PEMBAHASAN
A.
Rumusan
Strategi dasar kebijakan pendidikan nasional yakni pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, kualitas pendidikan dan
efisiensi pendidikan.
Dari strategi dasar tersebut dapat disusun suatu
kebijaksanaan berdasarkan prioritasnya yakni, perluasan kesempatan memperoleh
pendidikan, peningkatan mutu pendidiakan, efisiensi dan efektifitas serta relevansi
pendidikan dan pembinaan kebudayaan.
B. Prioritas
Kebijaksanaan
Merealisasikan peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatnya
mutu lulusan sebagai indikatornya adalah dengan meningkatkan dan melaksanakan
berbagai kegiatan sebagai berikut :
1.
Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi Kepala
Sekolah, Guru dan Tokoh Masyarakat.
Pendidikan dan latihan bagi Kepala Sekolah
lebih mengacu pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan pemahaman terhadap
pembaharauan, sehingga pelaksanaan tugasnya akan lebih baik.
Menurut Fulan
( materi perkuliahan “Pengembangan Organisasi - Materi perkuliahan
“Pengembangan Organisasi - Gistituati - : - : 2002:6) “terlaksana atau tidaknya
suatu perubahan tergantung pada bagaimana kepala sekolah mengkonsepsikan dan
memahami peranannya”. Dengan demikian perubahan haruslah dimulai dari Kepala
Sekolah terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh orang-orang yang
dipimpinnya.
Pendidikan dan latihan bagi guru diarahkan
pada peningkatan kualitas profesi dan pengetahuan yang berhubungan dengan
spesifikasi tugasnya. Pendidikan dan pelatihan bagi tokoh masyarakat lebih
diarahkan pada sosialisasi tentang akuntabilitas pendidikan. Pertanggung
jawaban pendidikan tidak hanya diserahkan pada pemerintah dan guru, tetapi
harus mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat.
Menurut Tilaar (2000 : 90)
“Apabila pendidikan disingkirkan dari tanggung
jawab dan partisipasi masyarakat, maka pendidikan itu akan menjadi asing dari
masyarakat karena tidak memberikan jawab terhadap kebudayaan nyata”
Jelaslah bahwa pendidikan tersebut tidak
hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat
secara keseluruhan.
2.
Mengadakan Lomba Kreativitas Guru dan Siswa.
Lomba kreativitas ini dimaksudkan untuk memicu guru dan siswa
agar lebih kreativ dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai pendidik maupun
sebagai orang yang dididik. Hal ini memungkinkan guru dan siswa untuk selalu
menambah wawasan pengetahuannya minimal melalui pemanfaatan perpustakaan
sekolah.
3.
Memberikan Penghargaan pada mereka yang berprestasi.
Penghargaaan adalah salah satu motivasi
sehubungan dengan prestasi yang telah dicapai baik sebagai guru maupun siswa ,
sehingga akan menambah semangat bagi guru atau siswa yang berprestasi itu
ataupun dapat dijadikan pendorong semangat bagi guru atau siswa lainya.
4.
Mengadakan MGMP .
Dengan MGMP, diharapkan guru-guru dapat bertukar
fikiran dan informasi dan berbagi pengalaman satu dengan yang lain, sehingga
kelemahan satu orang guru dapat diatasi dengan adanya musyawarah tersebut.
5.
Promosi Sekolah.
Promosi sekolah tujuannya untuk
memperkenalkan sekolah pada calon peserta didik sehingga calon peserta didik
(kelas 6) tertarik untuk melanjutkan pendidikannya ke SMP 2 Harau dan tidak
lagi berlomba melanjutkan pendidikannya ke sekolah lain .
6.
Mengadakan Pertemuan rutin dengan Kepala Sekolah (MKKS),
dan dengan guru.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk memupuk
semangat dan minat guru agar tetap konsisten dengan pelaksanaan tugasnya. Hal
ini sebagai bagian dari koordinasi yang terus-menerus harus dilakukan oleh Kepala
Sekolah.
7.
Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan perantauan .
Menurut Mayor (Tilaar: 1999: 115)
” Otonomi
daerah meminta suatu bentuk perencanaan yang efisien yaitu dengan
mengikut-sertakan masyarakat di dalam menjaring kebutuhan-kebutuhannya yang
nyata, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam kehidupan industri yang berada di
dalam lingkup lokal maupun global”
Peran serta masyarakat dalam merencanakan
peningkatan mutu menjadi hal penting, karena masyarakatlah yang akan menikmati
hasil pendidikan tersebut. Disamping itu dengan transparansi dan akuntabilitas
Kepala Sekolah yang baik, bukan tidak mungkin masyarakat dan perantauan yang
sukses dan mempunyai dana yang lebih akan menyumbangkan dananya pada dunia
pendidikan. Kita memaklumi bahwa tingkat kepuasan tertinggi manusia adalah
aktualisasi diri. Hal ini juga dapat direalisasikan oleh setiap sekolah dengan
membentuk Ikatan Alumni dan Komite Sekolah.
8.
Meningkatkan Disiplin Sekolah
Peningkatan disiplin ini diarahkan pada
semua pihak yang ada di sekolah baik Kepala sekolah, Guru, Pegawai atau Siswa.
Tanpa disiplin yang baik secara keseluruhan rumusan ini tidak akan dapat
dilaksanakan.
Dari beberapa alternatif diatas, perlu
disusun kriteria untuk mengevaluasi alternatif yang ditinjau dari segi biaya, ,
efektivitas, waktu dan manfaat atau dampak yang ditimbulkannya. Dari alternatif
yang ada maka dipilih alternatif yang mungkin dapat Segera dilaksanakan dan
berdampak besar terhadap peninggkatan mutu pendidikan.
C. Implemntasi
Agar rencana ini terlaksana perlu dirancang
suatu langkah konkrit yang harus dilaksanakan oleh Kepala Sekolah. Setelah
rencana ini disyahkan melalui pertemuan dengan berbagai unsur seperti Komite
Sekolah, Guru dan instansi vertikal, barulah diimplementasikan
.Pengimplementasian rancangan ini dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan
cara :
1.
Mengadakan rapat koordinasi dengan guru (rapat bulanan).
2.
Mengadakan supervisi kelas dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
3.
Memberi izin dan anjuran kepada guru dan pegawai untuk
melanjutkan pendidikannya dengan biaya
sendiri.
4.
Memberikan penghargaan dan mengadakan berbagai lomba
kreativitas siswa dan guru dalam rangka peringatan hari-hari besar NasionaL.
5.
Mengadakan MGMP di tingkat Sekolah untuk seluruh mata
pelajaran dan menugaskan seluruh guru
untuk mengikuti MGMP yang diadakan di level Kecamatan atau kabupaten.
6.
Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan masyarakat serta
alumni.
7.
Kepala Sekolah memberikan sanksi yang tegas bagi guru
dan pegawai yang kurang disiplin.
8.
Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait lainnya
dalam rangka menertibkan tempat-tempat ‘play
station / warnet’.
9.
Mengadakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
industri
D. Evaluasi
Evaluasi adalah suatu kegiatan yang didisain
untuk menilai hasil-hasil program yang berbeda
secara khusus dalam hal objeknya. Evaluasi perlu dilakukan karena
bagaimanapun baiknya program, konsekwensinya baru dapat diketahui jika program tersebut
telah dilaksanakan.
Evaluasi diarahkan sehubungan dengan
dinamika organisasi dan dinamika penduduk dikaitkan dengan situasi sosial,
ekonomi, politik yang berkembang.
Evaluasi dilakukan untuk melakukan terminasi
dari rencana, dimana jika rencana ini tidak sesuai maka perlu direvisi dan
diperbaharui.
Evaluasi dilaksanakan dengan
memperhatikan :
1.
Efektifitas dan efisiensi kegiatan.
2.
Keresponsifan
3.
Kecukupan atau ketersediaan layanan yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan.
4.
Keputusan dan kesamaan.
Dalam melaksanakan kebijaksanaan yang
disusun Kepala Sekolah haruslah memperhatikan beberapa rekomendasi berikut:
1.
Hindari mengatakan “jika seandainya”.
Pernyataan “jika seandainya“ menurut Block
(Materi perkuliahan “Pengembangan Organisasi - Gistituati - : 2002 :7) “adalah
suatu ekspresi ketergantungan dan meningkatkan ketidak berdayaan untuk
melakukan sesuatu”. Jadi mulailah dengan menanyakan apa yang bisa saya lakukan.
Maksudnya adalah kita mempunyai kepercayaan diri atas kemampuan yang kita
miliki.
2.
Mulailah dengan yang kecil, berfikir besar: jangan overplan atau overmanage.
Menurut Fullan
(Materi perkuliahan “Pengembangan Organisasi - Gistituati - : 2002 : 7)
Agar suatu pembaharuan betul-betul
terlaksana, janganlah merencanakan implementasi yang sekaligus besar dan
kompleks, karena ini akan membuat kita cemas dan sulit dalam implementasinya.
Melainkan mulailah denganmelaksanakan kegiatan yang kecil dan sederhana
terlebih dahulu, baru kemudian secara bertahap diperbesar, menyeluruh dan
kompleks.
Dalam menyusun rencana Kepala Sekolah
harus memulainya secara bertahap dan
dimulai pada hal-hal yang kecil terlebih dahulu.
3.
Fokuskan pada hal-hal yang penting dan mendasar
terlebih dahulu.
Mengingat keterbatasan waktu, biaya, tenaga
dan kemampuan; Kepala Sekolah harus mampu merumuskan hal-hal yang penting dan
mendasar untuk dikerjakan terlebih dahulu. Dengan memulai dari hal-hal yang
penting dan mendasar akan memudahkan untuk melakukan rencana lainnya.
4.
Hilangkan rasa takut salah atau tidak berani menanggung
resiko.
Betapapun bagusnya rencana yang disusun,
jika Kepala Sekolah memiliki rasa takut salah dan tidak berani menanggung resiko,
maka hal ini akan menghambat upaya perbaikan mutu tersebut. Menghilangkan rasa
takut untuk melakukan kesalahan menurut Fullan
(Materi perkuliahan “Pengembangan Organisasi - Gistituati - : 2002 : 9) dapat
dilakukan dengan “ to be selective, to do
it on small scale, and to make a positive rather than a negative act of
courage”.
5.
Berdayakan yang lain dibawah kita.
Sebagai manusia biasa tentu kita memiliki
keterbatasan. Untuk itu Kepala Sekolah harus melibatkan berbagai pihak dalam
pengimplementasian dari kebijaksanaan yang telah disusun.
Menurut Petterson,
et. all (Materi perkuliahan “Pengembangan Organisasi - Gistituati - : 2002 :
10)
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
perubahan yang kompleks dalam pendidikan membutuhkan inisiasi dari atas
kebawah, tapi jika sudah menyangkut masalah implementasinya dibutuhkan adanya
pembagian kewenangan dan tanggung jawab (shared
power and responsibility) serta pengambilan keputusan secara bersama
Apapun bentuk rencana yang disusun upayakan
melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Dengan demikian rasa memiliki
dan kebersamaan akan tercermin dalam setiap langkah kerja kedepan.
6.
Rumuskan suatu visi yang relevan dengan tujuan dan
perubahan.
Agar perbaikan mutu dapat terlaksana, maka Kepala
Sekolah harus merumuskan suatu visi yang logis dan relevan dengan tujuan.
Rumusan visi tersebut hendaknya jangan terlalu muluk-muluk, namun visi yang
dimungkinkan akan tercapai dengan baik.
7.
Putuskan apa yang tidak akan dilakukan.
Kapan saatnya bernegosiasi dan kapan saatnya
memutuskan merupakan hal yang harus dipahami Kepala Sekolah. Maksudnya adalah Kepala
Sekolah harus mengerti dengan situasi
mana ia akan menerima usulan atau interupsi dari pihak lain dan kapan pula ia
harus menolak usulan tersebut.
8.
Bangun peserikatan atau persekutuan.
Menurut Block
(Materi perkuliahan “Pengembangan Organisasi - Gistituati - : 2002 : 12) “untuk
membangun persekutuan ini tidak mudah. Ada beberapa kemampuan yang diperlukan,
diantaranya kemampuan melakukan negosiasi, mempercayai dan dipercaya, berkomunikasi,
dan memberdayakan (empowering) anggota”. Dengan
membangun persekutuan atau
perserikatan akan memudahkan Kepala Sekolah dalam menerima dukungan.
Persekutuan tersebut dapat saja dilakukan dengan orang-orang dari jajaran
birokrasi, ataupun dengan para orang tua dan masyarakat yang peduli pada
pendidikan.
9.
Tahu kapan harus bersikap hati-hati.
Tidak takut berbuat salah atau tidak takut
menanggung resiko bukan berarti Kepala
Sekolah berbuat semaunya tanpa mengenal batas. Dalam hal ini harus diperhatikan
saat-saat kapan kita harus berhati-hati dan mawas diri dalam berbuat.
Meskipun Pembinaan dan pengelolaan SLTP yang
desentralisasi bukan merupakan hal yang baru bagi Kepala Sekolah, dalam
menyusun kebijaksanaan pengelolaan
sekolah yang menjadi tanggungjawabnya paparan di atas dapat dijadikan salah
satu referensi.
BAB. IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Peningkatan mutu pendidikan telah selalu
menjadi perhatian para stakeholder pendidikan.
Menyikapi hal itu Kepala Sekolah perlu menyusun suatu kebijaksanaan.
Dalam menyusun Kebijaksanaan diperlukan komitmen yang jelas agar hal-hal yang
dirasa mendesak dan mendasar tersentuh dengan segera.
Disiplin kerja, baik Kepala Sekolah, Guru
Pegawai ataupun siswa merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam
upaya peningkatan mutu ini. Dengan meningkatnya disiplin tentu berbagai upaya
yang digariskan akan terlaksana dengan baik.
B. Saran-saran
Era
globalisasi dan arus informasi menuntut adanya berbagai perubahan dalam
organisasi. Untuk melaksanakan perubahan, Kepala Sekolah harus:
1.
Hindari mengatakan “jika seandainya”.
2.
Mulailah dengan yang kecil, berfikir besar: jangan overplan atau overmanage.
3.
Fokuskan padahal-hal yang penting dan mendasar terlebih
dahulu.
4.
Hilangkan rasa takut salah atau tidak berani menanggung
resiko.
5.
Berdayakan yangg lain dibawah kita.
6.
Rumuskan suatu visi yang relevan dengan tujuan dan
perubahan.
7.
Putuskan apa yang tidak akan dilakukan.
8.
Bangun peserikatan atau persekutuan.
9.
Tahu kapan harus bersikap hati-hati.
10. Ciptakan
“mutual trust and respect” dari bawahan dan ciptakan juga iklim yang mampu
membuat bawahan berkreasi.
Adapun hal-hal yang perlu terus menerus
dilakukan adalah :
1.
Peningkatan disiplin dengan memantau kelapangan
Pemantauan kelapangan adalah langkah konkrit
yang perlu ditumbuh kembangkan dimasa-masa mendatang. Dengan pemantauan yang
berkesinambungan tentu kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kurang baik akan
berangsur-angsur lenyap dari permukaan.
2.
Memberikan motivasi dan pengertian pada orang tua siswa
dan masyarakat agar selalu berupaya berperan aktif dalam peningkatan mutu
pendidikan anak-anaknya.
3.
Upaya-upaya yang penulis paparkan tersebut dilaksanakan
secara terus menerus agar tidak terkesan dipaksanakan dan tidak terkesan
separoh hati dalam melaksanakannya.
Catatan kecil
